BANYUWANGI - Bupati Ratna Ani Lesatri dan Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Nuris datang memenuhi panggilan rapat paripurna interpelasi DPRD Banyuwangi kemarin. Bupati Ratna langsung diberondong 14 pertanyaan oleh anggota dewan. Pertanyaan yang diajukan oleh anggota dewan itu, seputar temuan selisih anggaran sekitar Rp 5 miliar pada pos APBD 2008. Selisih anggaran itu memang berujung pada digelarnya rapat paripurna interpelasi. Juru bicara DPRD, Tukidji Faiz menilai, eksekutif khususnya Bupati Ratna sangat cereboh. Sebab, banyak ditemukan kejanggalan pada pos APBD 2008. Padahal, APBD 2008 sudah dibahas tim anggaran eksekutif dan panitia anggaran legislatif. ''Kok bisa sampai seperti ini, bagaimana? Tolong dijelaskan proses perencanaan APBD menurut UU,'' tanya Tukidji.Dia menambahkan, kejanggalan lain adanya beberapa pos anggaran yang digelembungkan. Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya. Berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif, PAD yang disetujui sebesar Rp 49.731.486.087. Namun, angka itu digelembungkan menjadi Rp 53.812.548.711. Kedua, pos dana perimbangan. Angka yang disetujui bersama anggota dewan senilai Rp 882 miliar lebih. Nilai itu digelembungan menjadi Rp 883 miliar lebih. Berikutnya pos belanja tidak langsung. Dana yang disetujui Rp 746 miliar. Namun, oleh eksekutif digelembungkan menjadi Rp 766 miliar atau naik Rp 19 miliar. Demikian juga ada pos belanja langsung APBD 2008. Dana yang disetujui Rp 365 miliar. Namun, pemkab mengubahnya menjadi Rp 349 miliar atau turun Rp 15 miliar lebih. Anggaran yang diturunkan tersebut, menurut Tukidji tidak fair. Sebab, anggaran itu sejatinya merupakan belanja untuk publik. ''Mengapa dana publik justru diturunkan,'' ujarnya. Dia menegaskan, dari berbagai mata anggaran yang berubah pada pos APBD 2008, mencerminkan kalau pemkab tidak konsisten. Hal itu berdampak pada pergeseran nomimal APBD 2008 hingga Rp 5 miliar. Sehingga, proses tersebut harus bisa dijelaskan secara transparans kepada publik. ''Kami mohon penjelasan, apa dasar hukumnya?,'' pungkas Tukidji sambil turun dari podium. Dicecar belasan pertanyaan, Bupati Ratna tidak terlalu banyak berkomentar. Dia berjanji akan menjawab pertanyaaan wakil rakyat tersebut hari ini. ''Saya punya bukti yang kuat. Jawabannya besok saja (hari ini, Red),'' tutur Ratna usai rapat paripurna. Akhirnya sekitar pukul 11.00, rapat paripurna ditutup. ''Jawaban bupati terhadap pertanyaan kami, akan dilanjutkan pada paripurna besok (hari ini, Red). Kami mohon, semua anggota dewan untuk hadir,'' kata Wakil Ketua DPRD Eko Sukartono sambil mengetuk palu. Sementara itu, jalannya rapat paripurna mendapat perhatian dari berbagai kompnen masyarakat. Sejak pagi, masyarakat umum, aktivis Lemabaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat ikut berkumpul di halaman kantor DPRD. Para pejabat pemkab juga hadir dalam di gedung DPRD. Hanya muspida yang tidak terlihat menghadiri acara tersebut. ''Memang, muspida tidak mendapat undangan. Ini internal antarDPRD dengan bupati,'' terang salah seorang staf bagian humas pemkab kemarin.(sms/bay)
bongkarrr kasus korupsi lapter.
BalasHapus